Nomenklatur Kementrian Berubah, SOPD juga akan di Bongkar

, , No Comments
Berubahnya beberapa nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla, juga akan berimbas terhadap strutur organisasi pemerintah daerah. Bukan hanya bagan organisasi yang ikut terdampak, alokasi anggaran tentu juga akan mengalami pergeseran. Hal tersebut yang membuat semua lini pemerintahan puyeng. ‎Kabag Organisasi, Setkab Pacitan, B. Eko, mengatakan, pemerintahan daerah, memang akan mengikuti pergeseran nomenklatur tersebut. “Akan tetapi, kami masih menunggu. Sebab sejauh ini belum ada petunjuk teknisnya,” katanya, Selasa (7/4).
Menurut Eko, sejak ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diakuinya akan banyak terjadi perubahan. Termasuk dicabutnya beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Seperti misalnya kewenangan kelautan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta pendidikan menengah. Dampak dari persoalan tersebut, struktur organisasi pemerintah daerah (SOPD) juga akan berubah. Begitupun alokasi anggarannya, juga akan banyak mengalami revisi. “Persoalan tersebut tengah kita persiapkan, sambil menunggu terbitnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya,” jelas pejabat eselon IIIA itu pada wartawan.
Eko juga belum bisa memberikan banyak penjelasan, rencana perubahan SOPD. Apakah harus berdiri unit satuan kerja baru, atau merger dengan SKPD lain yang masih satu rumpun, sejauh ini masih memunculkan teka-teki besar. Apalagi, dasar aturan perubahan SOPD juga belum terbit. “Sementara kita hanya menunggu sampai dasar aturannya ada,” pungkasnya.

0 comments:

Post a Comment