Anggaran Desa Masih Dipertanyakan ADD sudah kelar, namun proporsi operasional desa sangat minim.

, , No Comments
Kebijakan pemerintah memberikan hak kemandirian bagi desa, memang masih memunculkan spekulasi. Terlebih dengan pengalokasian anggaran desa sebesar satu miliar yang sampai detik ini belum terealisasi, semakin membuat ujung tombak pemerintahan dibawah kendali seorang kepala desa tersebut gamang. Hal tersebut diakui Bupati Pacitan, H. Indartato, kemarin. Dalam kesempatan membuka ‎works shop capacity building LSM dan Ormas, orang nomor satu di Pemkab Pacitan tersebut mengungkapkan, belum jelasnya realisasi anggaran desa. Meski, pada tahun ini, sudah ada kucuran dana sebesar Rp. 24 miliar yang diperuntukkan desa-desa di Pacitan. "Namun sekali lagi, anggaran tersebut belum bisa dicairkan. Sebab masih menunggu petunjuk dan aturan dari Kementerian Keuangan," ujarnya.


Berbeda dengan alokasi dana desa (ADD) yang menurut bupati sudah tidak ada kendala. Indartato menyebut, ADD merupakan hasil perkalian sebesar 10 persen dari dana perimbangan seteleh dikurangi dana alokasi khusus. Dari komponen penghitungan itu, seluruh desa di Pacitan mendapatkan jatah anggaran sebesar 77 miliar yang dibagikan secara proporsional sesuai luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta kesulitan wilayah. ‎"Namun, yang masih menjadi pertanyaan terkait status APBDesa. Ini masih menjadi tanda-tanya besar bagi kami selaku penyelenggara pemerintahan di kabupaten," tutur Indartato.

Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda itu mengungkapkan, merujuk Pasal 100, PP No. 43 Tahun 2014, ditegaskan bahwa proporsi APBDesa 70 persen merupakan belanja publik. Sedangkan 30 persen diantaranya untuk operasional desa termasuk menggaji kepala desa berikut perangkatnya. Kalau ketentuan aturan itu dilaksanakan, penghasilan kepala desa tak lebih dari Rp. 500 ribu/bulan. Sedangkan perangkat desa lainnya, sebesar 50 persen dari penghasilan kepala desa, yaitu sebesar Rp. 250 ribu. "Ini yang membuat riak-riak persoalan. Kami sejatinya sudah pernah melakukan koordinasi ke presiden melalui gubernur, dan kementerian terkait. Namun hasilnya, masih menunggu," beber Indartato.

Terkait persoalan diatas, bupati menegaskan, itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Sebab aturan tersebut berlaku nasional. Sehingga bagaimana keputusan akhirnya, pemerintah pusat yang punya kewenangan menentukan.

0 comments:

Post a Comment