Kiprah lembaga swadaya
masyarakat (LSM) serta organisasi massa (ormas) dalam melakukan kontrol
terhadap kinerja pemerintahan, dinilai perlu sebuah pencerahan. Hal
tersebut seiring banyaknya tudingan, membeloknya kinerja LSM serta
Ormas, lantaran kekurang pahaman mereka dalam mengemban tugas dan fungsi
pengawasannya. Karena itu, agar kedepan fungsi LSM menjadi lebih nyata
dan punya peran vital dalam sistem pemerintahan didaerah perlu adanya
sebuah pencerahan, serta pemahaman yang lebih konkrit. "Sehingga
kedepan, LSM maupun Ormas akan lebih smart, dan kaya pengetahuan. Yang
terpenting, mereka akan lebih tahu tentang tupoksinya sebagai lembaga
yang punya peran pendampingan maupun advokasi pada masyarakat," ujar H.
Achmad Sunhaji, Ketua Forum LSM dan Ormas (Fordamas) Kabupaten Pacitan,
Selasa (24/3).
Sunhaji
menyadari, belakangan ini, memang ada segelintir oknum LSM yang kadang
salah dalam mengimplementasikan fungsi lembaganya. Mereka sering "lompat
pagar", dari fatsun organisasi yang diembannya. Seharusnya mereka
bertugas dalam konteks pendampingan namun fakta dilapangan, mereka
justru banyak melakukan kegiatan advokasi, atau sebaliknya. "Ini yang
perlu diluruskan, agar keberadaan LSM sebagai fungsi kontrol terhadap
semua sistem pemerintahan akan lebih nyata," terangnya pada awak media,
kemarin.
Lebih
dari itu, seiring diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa, peran LSM serta Ormas sangat dibutuhkan, khususnya pada sisi
pendampingan dan advokasi. Diakuinya, dengan bergulirnya aturan
tersebut, hampir sebagian besar komponen pemerintahan di desa, banyak
yang belum memahami. Selain karena keterbatasan sumber daya manusianya,
juga teknis penyusunan APBDesa yang dinilai masih sangat gagap. Karena
itu, regulasi tentang desa masih memunculkan spekulasi sangat besar.
Apakah aturan itu akan lebih menyejahterakan masyarakat atau justru
sebaliknya. Disinilah peran LSM sangat dibutuhkan. Akan tetapi jangan
sampai, peran lembaga NGO tersebut justru akan membuat ricuh tata
pemerintahan lantaran ketidakpahaman mereka akan tupoksi lembaga LSM.
"Disinlah pentingnya dilakukan pendadaran kepada semua LSM serta Ormas,
agar mereka semakin paham dan tidak melenceng dalam melaksanakan
tugas-tugasnya sebagai lembaga pendamping ataupun advokasi," terang
mantan Anggota DPRD dua periode tersebut.
Diakui
Sunhaji, dengan bergulirnya anggaran desa sangat gede, persoalan sosial
juga siap menghadang. Terlebih bagi desa-desa yang akan
menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Sebab, jabatan Kades menjadi
primadona dan banyak diincar lantaran iming-iming mengelola anggaran
sangat besar. "Konflik sosial akan muncul. Warga terancam terpetak-petak
atas imbas pelaksanaan pilkades. Karena itu, masalah ini diyakini akan
bisa tereliminasi dengan kehadiran LSM yang berkompeten dan bisa membawa
pencerahan pada masyarakat," sebut Sunhaji.

0 comments:
Post a Comment