Kinerja LSM Dinilai Masih Membelok

, , No Comments
Kiprah lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi massa‎ (ormas) dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan, dinilai perlu sebuah pencerahan. Hal tersebut seiring banyaknya tudingan, membeloknya kinerja LSM serta Ormas, lantaran kekurang pahaman mereka dalam mengemban tugas dan fungsi pengawasannya.  Karena itu, agar kedepan fungsi LSM menjadi lebih nyata dan punya peran vital dalam sistem pemerintahan didaerah perlu adanya sebuah pencerahan, serta pemahaman yang lebih konkrit. "Sehingga kedepan, LSM maupun Ormas akan lebih smart, dan kaya pengetahuan. Yang terpenting, mereka akan lebih tahu tentang tupoksinya sebagai lembaga yang punya peran pendampingan maupun advokasi pada masyarakat," ujar H. Achmad Sunhaji, Ketua Forum LSM dan Ormas (Fordamas) Kabupaten Pacitan, Selasa (24/3).



Sunhaji menyadari, belakangan ini, memang ada segelintir oknum LSM yang kadang salah dalam mengimplementasikan fungsi lembaganya. Mereka sering "lompat pagar", dari fatsun organisasi yang diembannya. ‎Seharusnya mereka bertugas dalam konteks pendampingan namun fakta dilapangan, mereka justru banyak melakukan kegiatan advokasi, atau sebaliknya. "Ini yang perlu diluruskan, agar keberadaan LSM sebagai fungsi kontrol terhadap semua sistem pemerintahan akan lebih nyata," terangnya pada awak media, kemarin.

Lebih dari itu, seiring diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran LSM serta Ormas sangat dibutuhkan, khususnya pada sisi pendampingan dan advokasi. ‎Diakuinya, dengan bergulirnya aturan tersebut, hampir sebagian besar komponen pemerintahan di desa, banyak yang belum memahami. Selain karena keterbatasan sumber daya manusianya, juga teknis penyusunan APBDesa yang dinilai masih sangat gagap. Karena itu, regulasi tentang desa masih memunculkan spekulasi sangat besar. Apakah aturan itu akan lebih menyejahterakan masyarakat atau justru sebaliknya. Disinilah peran LSM sangat dibutuhkan. Akan tetapi jangan sampai, peran lembaga NGO tersebut justru akan membuat ricuh tata pemerintahan lantaran ketidakpahaman mereka akan tupoksi lembaga LSM. "Disinlah pentingnya dilakukan pendadaran kepada semua LSM serta Ormas, agar mereka semakin paham dan tidak melenceng dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai lembaga pendamping ataupun advokasi," terang mantan Anggota DPRD dua periode tersebut.

Diakui Sunhaji, dengan bergulirnya anggaran desa sangat gede, persoalan sosial juga siap menghadang. Terlebih bagi desa-desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Sebab, jabatan Kades menjadi primadona dan banyak diincar lantaran iming-iming mengelola anggaran sangat besar. "Konflik sosial akan muncul. Warga terancam terpetak-petak atas imbas pelaksanaan pilkades. Karena itu, masalah ini diyakini akan bisa tereliminasi dengan kehadiran LSM yang berkompeten dan bisa membawa pencerahan pada masyarakat," sebut Sunhaji.

Pernyataan senada juga dilontarkan Arif Setya Budi, Sekretaris Fordamas Pacitan, kemarin. Arif juga menginginkan, agar LSM benar-benar bisa mumpuni. Baik dari sisi keilmuannya, ataupun gerak tugasnya dalam mendampingi dan melakukan advokasi masyarakat. ‎Dia tidak menginginkan, eksistensi LSM justru akan menjadi batu sandungan bagi kinerja pemerintahan. "Yang baik, LSM harus bisa menjadi mitra pemerintah yang kredibel, berkompeten, namun tidak mengesampingkan idialismenya sebagai lembaga pengawasan," tegasnya.

0 comments:

Post a Comment